MATARAM-Soal dugaan investasi bodong yang menyebutkan Himpunan Pengusaha Online (HIPO), membuat bos HIPO atau Direktur Utama Holding Bisnis Management (HBM) Andi junaidi turun tangan ke NTB.
Andi mengatakan, pihaknya harus tunduk kepada OJK dan polda sebagai lembaga pemerintah. Sementara soal imbauan hati-hati investasi, atas nama HIPO dia merasa bersyukur bahwa lembaga pemerintah membantunya mensosialisasikan. Sebab banyak orang-orang yang muncul dan mengatasnamakan HIPO untuk menawarkan investasi.
“Kalau dari organisasi hanya menawarkan sumbangan bagi anggota secara suka rela,” terangnya di Mataram, kemarin.
Atas nama HIPO, dia mengaku sangat berterima kasih kepada pihak OJK dan polda yang merespons isu-isu yang mengatasnamakan HIPO.
“Di website resmi HIPO disitu ada warning juga,” bebernya.
Andi mengatakan, pihaknya harus tunduk kepada OJK dan polda sebagai lembaga pemerintah. Sementara soal imbauan hati-hati investasi, atas nama HIPO dia merasa bersyukur bahwa lembaga pemerintah membantunya mensosialisasikan. Sebab banyak orang-orang yang muncul dan mengatasnamakan HIPO untuk menawarkan investasi.
“Kalau dari organisasi hanya menawarkan sumbangan bagi anggota secara suka rela,” terangnya di Mataram, kemarin.
Atas nama HIPO, dia mengaku sangat berterima kasih kepada pihak OJK dan polda yang merespons isu-isu yang mengatasnamakan HIPO.
“Di website resmi HIPO disitu ada warning juga,” bebernya.
Sementara, kuasa hukum dari HIPO Usin Abdisyah Putra mengatakan, dia yakin bahwa OJK pusat telah menyampaikan kepada OJK yang ada di daerah.
“Sudah ada hasil rapat itu, semua di-share ke ke 13 kementerian lembaga, Mabes polri serta kejaksaan, dari mabes polri dan kejaksaan sendiri sudah mengetahui kalau HIPO bukan lembaga atau etintas keuangan yang menawarkan investasi,” jelasnya tegas.
Usin juga merasa tidak mengerti hal ini, apalagi ada yang mempelintir beritanya dan segala macam. Namun secara kelembagaan dia yakin, OJK NTB menerima informasi yang sama dengan HIPO dan tidak ada yang membedakan.
Sementara, terkait dengan adanya isu bahwa Hipo yang tidak memiliki badan hokum, Usin menjelaskan bahwa anggota HIPO yang mendengar informasi itu tidak merasa risau, dan berkeyakinan niat Ketua OJK mengimbau agar berhati-hati dengan tawaran investasi.
“Karena OJK sendiri hati-hati, apalagi tidak ada OJK. Memang HIPO bukan lembaga investasi,” tegasnya. (rif)
“Sudah ada hasil rapat itu, semua di-share ke ke 13 kementerian lembaga, Mabes polri serta kejaksaan, dari mabes polri dan kejaksaan sendiri sudah mengetahui kalau HIPO bukan lembaga atau etintas keuangan yang menawarkan investasi,” jelasnya tegas.
Usin juga merasa tidak mengerti hal ini, apalagi ada yang mempelintir beritanya dan segala macam. Namun secara kelembagaan dia yakin, OJK NTB menerima informasi yang sama dengan HIPO dan tidak ada yang membedakan.
Sementara, terkait dengan adanya isu bahwa Hipo yang tidak memiliki badan hokum, Usin menjelaskan bahwa anggota HIPO yang mendengar informasi itu tidak merasa risau, dan berkeyakinan niat Ketua OJK mengimbau agar berhati-hati dengan tawaran investasi.
“Karena OJK sendiri hati-hati, apalagi tidak ada OJK. Memang HIPO bukan lembaga investasi,” tegasnya. (rif)
