JK sering melontarkan kritik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo. Seperti biaya pembangunan proyek LRT Jabodebek yang menghabiskan dana Rp 500 miliar per kilometer.
Tidak sampai di situ, JK juga terkesan membela rival Jokowi, Prabowo Subianto. Seperti dalam isu kebocoran APBN dan isu lahan hak guna usaha (HGU) milik Prabowo.
Jurubicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengaku enggan berkomentar mengenai anggapan publik tersebut.
"Saya nggak mungkin lah melihatnya (berkomentar) sampai ke dalam situ," katanya usai diskusi bertajuk ‘Pemuda dan Ketenagakerjaan’ di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (28/2).
Rahayu hanya memastikan bahwa hubungan antara Prabowo dengan JK sejauh ini baik-baik saja. Sekalipun pada dasarnya pilihan politik kedua tokoh itu berbeda.
"Dari dulu selalu baik-baik saja kok. Kalaupun ada perbedaan pandangan soal kebijakan, ya namanya juga politik. Tapi sebenarnya hubungannya baik-baik saja," tekannya.
Mengenai kritik JK ke pemerintah, keponakan Prabowo ini mengaku tidak melihat ada hubungan kedekatan JK dan Prabowo di balik hal tersebut.
"Apakah kritikan itu ada hubungannya dengan hubungan mereka ya saya nggak tahu juga, dan saya rasa Pak JK hanya menyampaikan apa yang menjadi pandangan beliau," ujarnya.
Meski demikian, Saraswati menilai data yang disampaikan JK untuk mengkritik pembangunan infrastruktur Jokowi sama dengan data yang dimiliki BPN Prabowo-Sandi.
"Jadi kita sama-sama melihat kenyataan di Indonesia. Kalau misalkan Pak JK menyampaikan apa yang menjadi pendapat pribadi ya kita menghormati apa yang menjadi hak beliau sebagai pemimpin bangsa," pungkasnya.
"Apakah kritikan itu ada hubungannya dengan hubungan mereka ya saya nggak tahu juga, dan saya rasa Pak JK hanya menyampaikan apa yang menjadi pandangan beliau," ujarnya.
Meski demikian, Saraswati menilai data yang disampaikan JK untuk mengkritik pembangunan infrastruktur Jokowi sama dengan data yang dimiliki BPN Prabowo-Sandi.
"Jadi kita sama-sama melihat kenyataan di Indonesia. Kalau misalkan Pak JK menyampaikan apa yang menjadi pendapat pribadi ya kita menghormati apa yang menjadi hak beliau sebagai pemimpin bangsa," pungkasnya.
