Usulan ini, kata Andre, bertujuan untuk menghindari terjadinya kecurangan atas ketidaknetralan seorang aparatur sipil negara (ASN). TNI sendiri dipilih karena dianggap masih menjadi pihak paling netral di pemilu 2019.
"Kalau memang camatnya udah nggak netral, kepala daerahnya juga enggak netral, kenapa kita nggak taruh di tempat tentara saja? Supaya benar-benar kotak suara yang kardus ini aman," ujar Andre di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/2).
"Camat dan seorang ASN di depan kamera aja berani, ditakutkan juga dikhawatirkan enggak ada kamera, bisa lebih berani lagi," imbuhnya.
Lebih lanjut, Politikus partai Gerindra itu menjelaskan, rawannya kecurangan pemilu terjadi saat logistik sudah diantar ke tingkat kecamatan. Sebab, saat penghitungan suara di TPS terlalu banyak pihak yang mengawasi sehingga untuk berbuat curang akan sulit dilakukan.
"Justru yang rawan itu kan jam malam, kalau sudah tidak ada yang menunggu lagi di kantor kecamatan, nah supaya tidak ada kekhawatiran bersama, cari dong institusi di Republik Indonesia ini yang dicintai rakyat siapa? ya TNI," jelasnya.
Lebih lanjut, Andre akan menyampaikan usulan ini secara resmi kepada Badan Pemenangan Nasional. Dia berharap usulan ini bisa dibawa saat rapat bersama KPU.
"Saya coba akan mengusulkan resmi ke BPN, coba diusulkan juga saat rapat resmi di KPU. Ini untuk netralitas, demi menjaga pemilu kita berkualitas adil, jujur bermartabat," pungkasnya.
"Justru yang rawan itu kan jam malam, kalau sudah tidak ada yang menunggu lagi di kantor kecamatan, nah supaya tidak ada kekhawatiran bersama, cari dong institusi di Republik Indonesia ini yang dicintai rakyat siapa? ya TNI," jelasnya.
Lebih lanjut, Andre akan menyampaikan usulan ini secara resmi kepada Badan Pemenangan Nasional. Dia berharap usulan ini bisa dibawa saat rapat bersama KPU.
"Saya coba akan mengusulkan resmi ke BPN, coba diusulkan juga saat rapat resmi di KPU. Ini untuk netralitas, demi menjaga pemilu kita berkualitas adil, jujur bermartabat," pungkasnya.
SUMBER ©
